Bandung.Menjelang Kongres V PDIP yang dijadwalkan pada tahun 2025, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menginstruksikan seluruh kader untuk bersiaga. Instruksi ini muncul sebagai reaksi terhadap beredarnya baliho yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Dikutip dari trimedianews.com, Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang sah dan kepemimpinan Megawati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menambahkan bahwa perpanjangan masa jabatan Megawati hingga 2025 merupakan hak prerogatif Ketua Umum yang diatur dalam Kongres dan Rakernas V PDIP.
“Dengan munculnya baliho dan spanduk yang bersifat provokatif, kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan perlu diwaspadai untuk mencegah upaya ‘mengawut-awut’ partai menjelang Kongres,” kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis (19/12).
Ronny juga menegaskan bahwa PDIP telah memenuhi semua ketentuan hukum, termasuk akta notaris dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mengesahkan struktur kepengurusan baru.
Sementara itu, di Kota Bogor, DPC PDIP memberikan peringatan keras terkait spanduk yang mencantumkan tulisan “Megawati Ketum Ilegal.” Dadang Iskandar, Ketua DPC PDIP Kota Bogor, mengecam kemunculan spanduk tersebut sebagai tindakan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas partai.
“DPC PDIP Kota Bogor mengecam kemunculan spanduk yang bertuliskan ‘Megawati Ketum Ilegal’ dan menegaskan bahwa kepemimpinan Megawati sah sesuai dengan aturan partai,” tegas Dadang.
Kader PDIP diharapkan untuk tetap solid dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar menjelang kongres yang akan datang.
(Asep.H, Fhirman)
