Jawa Barat – Kota Bogor.Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat IPB bersama masyarakat Kota Bogor menggelar aksi mimbar bebas sebagai bentuk keprihatinan terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor (DKPP) yang dinilai tidak maksimal.
Aksi ini dilakukan di beberapa lokasi strategis, termasuk Balaikota Bogor, kantor kejaksaan, serta tempat umum seperti Tugu Kujang dan Alun-alun Kota Bogor yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sejak 17 Mei 2025, dan direncanakan akan digelar kembali 7 Juni 2025. Mahasiswa mengangkat isu-isu terkait distribusi bantuan pangan yang tidak tepat sasaran, tingginya prevalensi stunting, dan skandal proyek yang melibatkan DKPP.
Koordinator aksi, Miftachus Salam, menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini sampai tuntutan mereka dikabulkan. “Kami ingin Kota Bogor yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DKPP Kota Bogor dan mendesak evaluasi terhadap kepala dinas yang dianggap tidak bekerja sesuai harapan masyarakat. “Seharusnya dinas tersebut bisa menangani atau mendistribusikan bantuan pangan dengan banyak penerima, namun kami menilai DKPP gagal dalam hal ini,” tambahnya.
Miftachus juga menyebutkan bahwa ada sekitar dua ribu anak yang terdampak masalah gizi kronis dalam dua tahun terakhir. “Kami menuntut DKPP untuk meningkatkan intervensi guna mengatasi masalah gizi kronis ini,” tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran terkait skandal proyek yang diduga melibatkan praktik manipulatif. Mereka mencurigai adanya pengalihan fungsi proyek pemeliharaan taman menjadi pembangunan pedestrian, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penggunaan anggaran.
Dalam tuntutannya, mereka meminta Walikota Bogor untuk melakukan evaluasi terhadap kepala dinas DKPP. “Kami menuntut pemecatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor karena potensi konflik kepentingan dan dugaan intervensi dari pengusaha,” ujar Miftachus, pada Sabtu (31/5/2025)
Mahasiswa juga mendesak dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap program DKPP, khususnya proyek dengan Kode RUP 56394758, serta penyelidikan terkait pengalihan anggaran dari pemeliharaan taman ke pembangunan pedestrian. Mereka berkomitmen untuk terus mendesak agar praktik pembajakan kebijakan oleh oknum pejabat dan pengusaha dihentikan.
(Galuh)